JAKARTA – Boikot Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rancangan anggaran negara 2012 menuai kecaman. Bahkan salah satu anggota Banggar dari PKS, Andi Rahmat mengungkapkan tak peduli aksi tersebut akan merugikan, bahkan kalo rakyat mau silakan revolusi.
Menurut Ekonom Faisal Basri aksi tersebut merupakan bentuk ketakutan anggota DPR terhadap penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan mengancam praktek mafia anggaran.
“Banyak sekali indikasi anggota DPR menjadi calo anggaran,” kata Faisal.
Sebelumnya, Rabu lalu, KPK meminta keterangan empat pemimpin Badan Anggaran. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar) sebagai ketua dan tiga wakilnya, yakni Mirwan Amir (Partai Demokrat), Olly Dondokambey (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera). Mereka diperiksa karena dalam penyidikan kasus korupsi proyek wisma atlet dan proyek infrastruktur transmigrasi ada indikasi ketidakberesan manajemen pembahasan anggaran di DPR.
Sorenya, rapat internal Badan Anggaran memutuskan untuk mengurungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, yang sedianya digelar bersama pemerintah pada 21-26 September.
“Tak ada pembahasan sampai ada klarifikasi dari KPK, seperti apa pembahasan yang sesuai undang-undang,” kata Dolfi O.F.P., anggota dari PDIP.
Ketua KPK Busyro Muqoddas menduga terjadi kesalahpahaman di internal Badan Anggaran perihal pemeriksaan itu. Ia menyatakan siap jika dipanggil DPR untuk menjelaskan pemanggilan tersebut.
Namun pengacara senior Todung Mulya Lubis menyatakan pemeriksaan pemimpin Badan Anggaran oleh KPK tak ada hubungannya dengan kewajiban badan itu membahas keuangan negara.
“Kalau boikot itu membuat terjadi masalah dalam penyelenggaraan negara. Kesalahan ada pada DPR, khususnya Badan Anggaran.” Katanya.
Todung menilai aksi tersebut juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. “Itu bentuk lain dari arogansi kekuasaan. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Achmad Syafi’i Ma’arif, mengkritik langkah DPR sebagai “tidak elok”.
Menanggapi kecaman publik, anggota Banggar dari PKS, Andi Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap meneruskan aksinya.
“Kami jalan terus, enggak ada urusannya dengan kritik,” ujarnya tadi malam.
Ia bahkan mengaku tak khawatir aksi tersebut bakal merugikan rakyat. “Kalau mau stuck(mandek) negara ini, stuck saja! Kalau mau, revolusi sekalian.”
Beginilah kalau wakil rakyat nggondok, tak rela dikritisi. Kalau merugikanrakyat saja tak peduli, jadi sebenarnya mereka melayani rakyat atau kmelayani diri sendiri?
Wallohua’lam. (TI/arrahmah.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar